Kyatmaja menyebut praktik pungli sudah jadi rahasia umum, terjadi hampir setiap hari dan pengusaha dibuat tidak berdaya. Ia menyebut pungli terjadi baik di luar maupun di dalam pelabuhan. Tak hanya di Tanjung Priok, ia menyebut praktik juga terjadi merata di pelabuhan lainnya.
Pungli di dalam pelabuhan, ia menyebut biasanya kerugian tidak terlalu besar, hanya Rp5.000-Rp10 ribu per truk. Menurut dia, yang mengkhawatirkan adalah pungli di luar pelabuhan.
Dia menyebut aksi dilakukan pada saat terjadi kemacetan. Saat kendaraan sedang statis, para preman memalak dan merampas barang pribadi supir truk, ponsel dan dompet menjadi barang paling umum yang dirampas.
Saat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dan dilakukan penertiban oleh Kapolri, ia menyebut terjadi penurunan aksi premanisme. Tapi ia menilai masalah tidak selesai hanya dengan penyisiran sementara.
Dulunya pun, lanjutnya, pernah dilakukan penertiban oleh Kapolri. Sayangnya, karena tidak adanya konsistensi dan tidak adanya sistem yang mampu mencabut masalah dari akar rumput, pungli pun muncul lagi.
"Dulu pernah diberlakukan Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar). Pak Presiden juga ngomong hal sama jadi ini dejavu sebenarnya, kejadiannya berulang kembali," bebernya kepada Kompaz Indonesia, Senin (14/6).
Tak hanya orang dewasa, ia menyebut pelaku juga berasal dari kelompok anak dan remaja. Ia meyakini bahwa aksi pungli merupakan tindak kriminalitas yang terorganisir. Lihai dalam melakukan aksinya, ia mengaku sempat melihat pelaku remaja yang membongkar aki hingga ban serap truk.
Penangkapan pelaku pungli, kata dia, tidak akan memberantas masalah. Pasalnya, akar permasalahan adalah masalah sosial alias kemiskinan. Bila tidak ada pembinaan untuk mengarahkan preman pungli untuk mencari pekerjaan lain, ia pesimis permasalahan bakal tuntas. Ujung-ujungnya, kata dia, pengusaha yang jadi sapi perah.
"Kalau kerugian per mobil bisa ratusan ribu rupiah, kalau yang diambil hape bisa jutaan. Jumlahnya kami tidak pernah ada laporan," ujarnya.***
